17
MAY
2016

Peran Perempuan Lintas Iman dalam Menciptakan Perdamaian

Peran-Perempuan-Lintas-Iman-dalam-Menciptakan-Perdamaian Waingapu, NTT- udara yang terik menyambut kedatangan  kami di Bandara Umbu Wehang Kunda. Sebelumnya dari atas pesawat, pulau Sumba di timur Indonesia terlihat memesona dengan pantai dan daratan berbukit dengan corak emas-kehijauan. Seorang bapak dengan batik kuning menyambut kami, Bapa Ibrahim panggilannya. Kali ini JAKATARUB bersama Gereja Kristen Pasundan (GKP) berkesempatan mewakili Bandung untuk mengikuti lokakarya bertema: Perempuan dan Perdamaian Lintas Iman. Acara yang diadakan oleh PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) dan PKN (Protestantse Kerk in Nederland, Gabungan Gereja Protestan di Belanda) tersebut menghadirkan 42 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Salatiga, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Kupang, Banten, Sumba dan lainnya. Peserta yang hadir adalah para perempuan yang mewakili berbagai organisasi dengan latar agama berbeda-beda, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumba, The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia , Nahdlatul Ulama (NU) Lampung, Komunitas Perempuan Lintas Banten, dan masih banyak lagi.

Lokarya yang berlangsung selama dua hari tersebut mulai dari Selasa-Rabu (10-11/05) yang bertempat di Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Uma Mapu ini menyoroti peran perempuan sebagai agen perdamaian terutama di wilayah konflik. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban konflik. Namun di sisi lain, tidak sedikit  perempuan yang berperan dalam menyebarkan perdamaian selama konflik. Sayangnya, kiprah perempuan sebagai agen perdamaian kerap terabaikan dan jarang diangkat ke permukaan. Pengerdilan peran perempuan ini menyebabkan minimnya kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk ikut serta secara formal dalam pembangunan perdamaian.

Sebelum membahas mengenai perempuan sebagai agen perdamaian, kita perlu meninjau terlebih dahulu makna dari perdamaian.
Dalam konsep UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) dijelaskan bahwa perdamaian bukan hanya tidak adanya perang, namun lebih jauh lagi yaitu kondisi ketika manusia bisa hidup bersama dalam segala perbedaan, baik itu perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, agama, dan budaya sembari tetap memelihara penghargaan universal terhadap keadilan dan hak asasi manusia yang sangat menentukan bagi kehidupan sesama manusia.

Oleh karenanya, salah seorang pemateri, Pdt Merry L.Y. Kolimon (Ketua Sinonde Gereja Masehi Injili di Timor, GMIT) menegaskan perdamaian bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah melainkan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan rekayasa secara terus menerus, kewaspadaan, dan partisipasi aktif dari semua orang. Dalam realitasnya, perdamaian saat ini masih menjadi utopia di sejumlah wilayah dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perdamaian dapat dengan mudah terkoyak dengan berbagai aksi kekerasan dan jika berlanjut bisa menjadi konflik berkepanjangan yang memakan banyak korban tak bersalah.

Merry menjelaskan, sejarah kekerasan saat masa perang di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mengalami jenis kekerasan secara berbeda. Laki-laki biasanya dibunuh dalam peperangan, sementara perempuan kerap mengalami kekerasan fisik, kehamilan paksa, penculikan, pelecehan seksual, bahkan perbudakan. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya kerap membuat perempuan jarang memiliki sumber daya yang memadai. Selain itu perempuan juga dibebani oleh tanggung jawabnya merawat keluarga. Di sisi lain, konflik dapat merubah peran perempuan, yang sebelumnya berada di ranah domestik, namun karena sumber daya terbatas mereka mengambil inisiatif mencari penghasilan bagi keluarga dan tidak jarang mengambil alih peran pencari nafkah dalam keluarga.

Ketika terjadi konflik di Ambon, yang pada saat itu terbagi menjadi dua zona, perempuan pedagang sayur bisa menerobos batas wilayah terlarang dengan taruhan nyawa demi perekonomian keluarga,” ungkap pemateri lain, Lies Marantika.

Kelompok perempuan yang dimaksud oleh Lies tersebut dikenal sebagai Mama Papalele (sebutan untuk perempuan yang berdagang secara tradisional). Salah satu penelitian dari Indonesian Journal of Women’s Studies menunjukkan peran Papalele di sektor informal dalam mendorong perdamaian di Ambon semasa konflik. Dalam penelitian ini menyebutkan Papalele sebagai mediator dan pihak ketiga, karena meskipun masih terafiliasi dengan komunitas agama tertentu, Papalele tidak ikut terlibat dalam peperangan. Sebaliknya, satu-satunya keberpihakan Papalele berada di ranah perdamaian dengan anggapan konflik sebagai pembawa kehancuran dan berdampak buruk bagi pemasukan rumah tangga. Papalele mengesampingkan segala sentimen agama dan mengambil resiko agar dapat berjualan di pasar atau membeli kebutuhan barang dagang di kebun dan laut.

Pasar Mardika adalah tempat berjualan Papalele baik yang Muslim maupun Kristen. Aktivitas di pasar yang bersifat netral dan membaur menunjukkan sisi positif terutama dalam segi keamanan. Meski awalnya sempat sepi, pasar kembali hidup dengan kehadiran Papalele yang menarik konsumen dari dua komunitas tersebut sehingga tercipta ruang untuk berdialog dan berteman.

Peran perempuan dari sektor informal tersebut ternyata belum menjadikan perempuan sebagai bagian formal ketika terjadi perundingan perdamaian. Terbukti dengan resolusi konflik Maluku yang dilakukan oleh pemerintah dalam pertemuan Malino II. Dalam pertemuan ini, hadir 34 orang perwakilan Kristen dan 35 orang perwakilan Muslim kota Ambon. Dari total 69 delegasi pertemuan tersebut, hanya tiga diantaranya adalah perempuan.  Selain sedikitnya jumlah perempuan yang ikut, dari sebelas poin perjanjian Malino, tidak ada satupun poin yang berkaitan dengan perempuan. padahal perempuan adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari konflik Maluku, baik posisinya sebagai korban atau kombatan.

Meskipun demikian, gerakan perempuan yang berupaya aktif membangun perdamaian terus tumbuh. Sebut saja Gerakan Perempuan Peduli, Koalisi Perempuan Maluku untuk advokasi kebijakan ditingkat lokal, provinsi, dan nasional, serta Jaringan Tabaos Mahina Maluku (JTMM).

Peran Perempuan Lintas Iman dalam Menciptakan PerdamaianGerakan perempuan di Maluku tersebut merupakan salah satu contoh dari gerakan perempuan lintas iman di daerah konflik. Namun jauh sebelum konflik terjadi, peran perempuan dalam menghembuskan bibit perdamaian telah ada. Ciciek Farha, pendiri Komunitas Tanoker (komunitas bermain enggrang bagi anak-anak di Ledokombo, Jember), berbagi mengenai tradisi Pela Gandong. Saat masih kecil, Ciciek kerap didongengkan serta ditanamkan konsep Pela Gandong oleh neneknya yang berasal dari Ambon. Pela berarti ikatan persaudaraan dan Gandong berarti kandung. Pela Gandong dulunya menjadi perekat sosial bagi kelompok-kelompok di Ambon yang menciptakan rasa persaudaraan ditengah berbagai perbedaan yang ada.

“Inti dari Pela Gandong itu adalah kita harus saling menghormati karena kita berasal dari nenek moyang yang satu, hanya pilihan iman yang berbeda-beda,” ujar Ciciek.

Lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut, selain menjadi wadah untuk bertemunya perempuan lintas iman juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia.  Karena itu, para perempuan lintas iman tersebut bersama dengan pimpinan PGI mengeluarkan Pernyataan Sikap serta mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU (anti) Kekerasan Seksual.

 

Referensi:

Tulisan berjudul “Perempuan, Iman, dan Perdamaian sebuah Perspektif Feminis Protestan Indonesia tentang Perdamaian” oleh Mery Kolimon

Asyathri, Helmia, Keppi Sukesi, Yayuk Yuliati. Diplomasi Hibrida: Perempuan dalam Resolusi Konflik Maluku. Indonesian Journal of Women’s Studies